Bebas Korupsi Itu Tekad Ditjen Pemasyarakatan

Plt Dirjen PAS Mardjoeki

JAKARTA – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemasyarakatan bertekad wujudkan zona integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), di lembaga pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan negara (Rutan).

Pelaksana Tugas Ditjen Pemasuarakatan (Pas) Mardjoeki menyatakan tekad ini adalah komitmen Pas dalam pengabdian ke negara, menjelang 54 tahun usia Pas. Ditjen Pas dituntut tampil lebih profesional menjawab tantangan dalam menjalankan amanah undang-undang.

“Meski, masih diterjang permasalahan yang semakin kompleks seperti overcrowding (kelebihan hunian) , kekurangan bangunan penjara, anggaran, dan pengadaan sumber daya manusia,” katanya saat membuka Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Pemasyarakatan, di Jakarta, Rabu (4/4/2-18).

Dia melanjutkan pemenuhan standar hunian dan standar keamanan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pas, pengembangan Sistem Database Pas sebagai representasi pembaharuan layanan Pemasyarakatan.

Serta membentuk Lapas kategori khusus untuk narapidana risiko tinggi diharapkan menjadi wajah Pemasyarakatan yang Profesional, Akuntabel, Sinergi, Trandparansi, dan Inovatif (PASTI).

“Momen ini untuk mengkompilasi dan mensinergikan, tak hanya permasalahan, namun juga program-program unggulan dari masing-masing UPT Pemasyarakatan, khususnya digitalisasi, yang wajib diimplementasikan di semua bidang Pemasyarakatan,” terang Mardjoeki.

Dia menjelaskan tambahan 14 ribu Tunas Pengayoman semakin membangkitkan optimisme jajaran Pas, dalam menyiapkan narapidana menjadi sumber daya manusia potensial yang bermuara pada pembentukan lapas berbasis industri.

Tak ketinggalan rehabilitasi narapidana narkoba, pengelolaan basan dan baran hasil tindak pidana, serta peran bapas sebagai ujung tombak Pas dalam restorative justice.
“Perbaikan semua lini, khusususnya pemberian hak-hak narapidana, akan mematahkan isu pungutan liar dan menjadi bukti kontribusi Pemasyarakatan dalam pembangunan nasional,” tegasnya.

Rakernis Pas 2018 diselenggarakan tanggal 4-6 April 2018 untuk memetakan isu strategis dan aktual pelaksanaan tugas Pas.

Pesertanya Rakernis adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dan Kepala Divisi Pemasyarakatan se-Indonesia, jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, serta Kepala UPT Pemasyarakatan terpilih yang diusulkan menjadi satuan kerja WBK/WBBM.

 

Sumber: poskotanews.com