Menkumham Yasonna Laoly Tindak Tegas Pungli dan Suap di Lapas

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly usai mengunjungi salah satu pasien korban bom bunuh diri di Kampung Melayu, yang dirawat di Rumah Sakit Premier, Jakarta Timur, 28 Mei 2017. Tempo/Egi Adyatama

Malang - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly mengancam menindak tegas oknum petugas yang menyalahgunakan kewenangannya. Seperti memeras, pungli, menerima suap dan korupsi. "Tak boleh ditoleransi lagi, praktik pemerasan harus dilakukan," ujar Yasona saat meresmikan pesantren At Taubah di Lembaga Pemasyarakatan Lowokwaru, Malang, Senin 5 Juni 2017.

Kementerian melibatkan pihak ketigas untuk mengamati dan mengawasi pungli di lembaga yang dipimpinnya. Dia mengaku tak segan untuk mengambil tindakan tegas dan keras. "Over kapasitas dan kekurangan pegawai masalah klasik. Dengan keterbatasan, kreatifitas tak terbatas," kata Yasonna Laoly.

Yasona mengaku malu dengan peristiwa ratusan narapidana di Riau yang melarikan diri. Setelah diselidiki ditemukan tindakan pemerasan dan suap. Sehingga dia mengambil tindakan strtegis berupa memberhentikan Kepala Direktorat Lapas diberhentikan, Kepala Rumah Tahanan dipecat, Kepala Keamanan Rutan dan sejumlah staf mendapat hukuman disiplin.

"Ada persoalan yang fundamental. Persoalan besar," ujarnya. Bahkan dalam kasus pemerasan dan pungli itu, polisi telah menetapkan tersangka. Untuk itu, dia menegaskan akan menindak petugas yang bekerja tak sesuai ketentuan perundangan dan tak manusiawi dalam bekerja.

Sementara di Jawa Timur relatif baik. Dia meminta petugas KemenkumHAM bekerja keras mengatasi masalah bukan menjadi bagian dari persoalan. Sementara sejumlah rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan banyak melebihi kapasitas. "Memang ada kelebihan kapasitas 300 persen sampai 600 persen," katanya.

Kemenkumham tengah menyiapkan tambahan 17 ribu pegawai. Dia berharap kemampuan sumber daya manusia lebih meningkat. Sedangkan untuk laporan keuangan, katanya, selama empat kali berturut-turut audit Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Harus terus dipertahankan dan tingkatkan. Pertanggungjawaban uang dan barang milik negara," kata Yasonna Laoly. Dia meminta para pegawai untuk ikut mencegah kebocoran dan menjamin transparansi keuangan.

Pelaksana tugas Kepala Kantor WIlayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Ajar Anggono mengaku jika rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur melebihi kapasitas sampai 10 ribu orang. Dari total 22 ribu penghuni, terdiri dari kelebihan sekitar 8,5 ribu tahanan dan 13,5 ribu narapidana.

Untuk mengatasi masalah itu, tengah melakukan pembabasan bersyarat sejak April 2010 lalu dengan potensi mencapai Rp 4,5 miliar. Sementara jumlah pegawai di Jawa Timur sebanyak 3.300 orang, sedangkan idealnya 5.300 pegawai.  "Kekurangan 2.020 pegawai," ujarnya.

 

Sumber: Tempo.co